Menteri ATR BPN Hadiri Sosialisasi Pendaftaran Tanah
Banjarbaru, 31 Juli 2025, agenda penting digelar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan ini menghadirkan langsung Menteri ATR BPN H. Nusron Wahid, S.S., M.Si. yang turut serta dalam Kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kalimantan Selatan.
Acara berlangsung di Gedung Dr. K.H. Idcham Khalid, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Tidak hanya Menteri ATR BPN yang hadir, Ketua Komisi II DPR-RI Dr. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan sejumlah pejabat penting lainnya turut mengikuti kegiatan tersebut.
Baca Juga
-
Pimpinan Pondok Hadiri Rakorda dan Dialog Kebangsaan MUI KALSEL
-
PEMBUKAAN PORSENI 2025 Darul Hijrah: Ukir Prestasi dan Sportifitas
-
Semangat Santri Menjalani Kegiatan Belajar Mengajar
-
Pertandingan Futsal PORSENI di Lapangan Pesantren
-
Belajar di Ruang Terbuka Ciptakan Suasana Baru
Sosialisasi Tanah Ulayat di Kalimantan Selatan
Dalam rangka memberikan edukasi mengenai pentingnya legalitas tanah, kementerian ATR/BPN menghimbau kepada seluruh pemangku adat untuk segera mendaftarkan tanah adat. Edukasi ini disampaikan agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum tanah ulayat. Tercatat masih adanya 42% tanah di Kalimantan Selatan yang belum terdaftar, sehingga kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penataan dan administrasi pertanahan.
Menteri ATR BPN dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan lembaga keagamaan, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik dan sengketa di masa mendatang.
Penyerahan Sertifikat Tanah oleh Menteri ATR BPN
Bagian penting dari kegiatan ini adalah prosesi penyerahan sertifikat tanah secara simbolis kepada 11 penerima terpilih. Salah satunya adalah Pimpinan Pondok Darul Hijrah Cindai Alus, Drs. K.H. Muhammad Nasrul Mahmudi, yang hadir bersama K.H. Abdul Qadir, S.H.I.
Penyerahan sertipikat tanah langsung diserahkan oleh Ketua Komisi II DPR-RI didampingi Menteri ATR / BPN.
Sertipikat tanah yang diterima merupakan sertipikat tanah wakaf yang saat ini digunakan untuk pengembangan lembaga pendidikan tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Darul Hijrah dan Pondok Tahfizh Al-Qur’an Darul Hijrah 3. Lokasi tanah tersebut hanya berjarak sekitar 200 meter dari pusat Pondok Darul Hijrah.
Tanah Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan Islam
Melalui program ini, dukungan dari =”2755″ data-end=”2774″>>menteri ATR BPN tidak hanya sebatas regulasi administratif, tetapi juga nyata dalam upaya memperkuat pendidikan Islam berbasis wakaf. Dengan sertifikat yang telah sah secara hukum, tanah wakaf tersebut kini memiliki legalitas penuh untuk dikelola secara produktif oleh lembaga pendidikan.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pesantren dan institusi pendidikan berbasis keagamaan agar tumbuh dengan kokoh, baik secara spiritual maupun struktural.
Foto lebih banyak dengan resolusi terbaik silahkan klik Unduh
ÂÂÂÂÂView this post on InstagramÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ